Kasus Korupsi Pertamina: Kejaksaan Agung Memeriksa 2 Pegawai Eksekutif PT Pertamina

Skandal Kasus Korupsi Migas Terbesar dalam Sejarah BUMN

Kasus korupsi Pertamina kembali mencuat setelah Kejaksaan Agung RI (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka baru dalam dugaan penyimpangan impor minyak mentah dan produk periode 2018–2023. Nilai kerugian yang diestimasi mencapai Rp 285 triliun (≈ US$ 17,6 miliar), menjadikannya salah satu skandal terbesar dalam sejarah industri migas nasional.

Sumber penegak hukum menyebut bahwa dua pejabat setingkat Vice President (VP) di lingkungan Pertamina telah diperiksa sebagai saksi penting untuk mengurai alur keputusan impor dan pengelolaan kontrak pelayaran.

“Proses penyidikan masih terus berjalan. Kami menelusuri peran para pejabat yang memiliki kewenangan teknis dalam kebijakan impor minyak,” ujar Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam konferensi pers singkat (25/10). Kejaksaan Agung

Kronologi Kasus Korupsi Pertamina

1. 2018–2023 – Pertamina melalui beberapa anak usaha melakukan kontrak impor minyak mentah dan produk BBM dengan sejumlah perusahaan trading internasional.

2. Awal 2025 – Tim penyidik dari Kejaksaan Agung / Kejagung menemukan indikasi penyimpangan volume, kualitas, dan nilai kontrak.

3. Februari 2025 – Beberapa eksekutif anak usaha ditetapkan sebagai tersangka pertama.

4. Maret 2025 – Pertamina menyatakan kooperatif dan berkomitmen memperbaiki tata kelola.

5. Mei 2025 – Kejagung menjalin kerja sama dengan CPIB Singapura untuk menelusuri aliran dana antar trader.

6. Juli 2025 – Sembilan tersangka tambahan diumumkan.

7. Oktober 2025 – Kejagung memeriksa dua VP aktif sebagai saksi untuk memperkuat konstruksi hukum.

Modus: Impor Berlebih dan Mark-Up Pengangkutan

Berdasarkan hasil penyidikan awal, penyimpangan terjadi melalui tiga jalur utama:

• Mark-up harga & volume impor: volume minyak yang dipesan lebih besar dari kebutuhan riil dengan harga yang ditinggikan, menghasilkan selisih keuntungan pribadi.

• Manipulasi kualitas produk: spesifikasi minyak tidak sesuai kontrak, namun tetap diterima dalam laporan internal.

• Skema charter kapal & terminal storage: biaya pengangkutan dan penyimpanan dilaporkan lebih tinggi, melibatkan perusahaan afiliasi luar negeri yang terhubung dengan individu-individu internal Pertamina.

Salah satu pejabat penyidik menyebut bahwa praktik tersebut menyebabkan kerugian langsung negara dan kerugian ekonomi jangka panjang karena meningkatkan biaya impor dan menekan kinerja APBN di sektor energi.

Reaksi Pertamina: Janji Transparansi dan Audit Internal

Manajemen Pertamina menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum. Dalam keterangan tertulis 3 Maret 2025, Direktur Utama Pertamina menekankan langkah-langkah konkret:

1. Membentuk tim audit internal khusus impor & logistik.

2. Meninjau kembali semua kontrak jangka panjang dengan trader luar negeri.

3. Mengimplementasikan sistem procurement berbasis digital yang meminimalkan intervensi manual.

4. Memperkuat pemisahan fungsi (maker-checker) agar setiap keputusan keuangan melewati dua lapisan verifikasi independen.

Pertamina juga menyatakan akan mempublikasikan hasil audit independen setelah mendapat persetujuan regulator dan BPKP.

Implikasi bagi Tata Kelola BUMN Energi

Kasus Korupsi Pertamina ini menjadi cermin betapa rentannya sistem pengawasan di BUMN strategis bila tidak diimbangi integritas dan transparansi penuh. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan:

• Tingginya kompleksitas rantai pasok migas: setiap tahap — dari pembelian, transportasi, hingga penyimpanan — menjadi celah potensial korupsi.

• Kelemahan compliance internal: kurangnya kontrol independen membuat keputusan strategis bisa disalahgunakan.

• Perlu reformasi struktural: pemisahan fungsi bisnis dan fungsi pengawasan harus lebih tegas.

Para pakar tata kelola BUMN menyarankan pembentukan lembaga audit energi nasional yang memiliki akses langsung terhadap seluruh data impor-ekspor migas untuk menghindari kasus serupa.

Kerja Sama Internasional dan Pelacakan Aset

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah berkoordinasi dengan pemerintah Singapura untuk menelusuri jejak transaksi antara anak usaha Pertamina dan trader asing. Investigasi lintas-negara menjadi penting karena sebagian besar kontrak impor menggunakan perusahaan pelayaran berbasis luar negeri.

Langkah ini sekaligus menandai penguatan penegakan hukum lintas yurisdiksi, di mana Kejaksaan Agung / Kejagung memanfaatkan mekanisme mutual legal assistance (MLA) agar aset yang diduga hasil korupsi dapat dibekukan lebih cepat.

Dampak Ekonomi dan Energi Nasional

Skandal ini menimbulkan efek domino pada stabilitas pasokan dan kepercayaan pasar energi nasional:

• Harga impor meningkat, menambah tekanan terhadap subsidi BBM dan beban APBN.

• Investor internasional mulai menuntut audit lebih ketat terhadap kontrak migas Indonesia.

• Pertamina Trading Division menghadapi evaluasi menyeluruh oleh Kementerian BUMN untuk memastikan efisiensi jangka panjang.

Menurut pengamat energi dari Universitas Indonesia, “Jika tata kelola impor tidak diperbaiki, risiko kerugian ekonomi bisa berlanjut bahkan setelah kasus hukum selesai.”

Baca Juga: Cara Membuka Bisnis Franchise SPBU Pertamina untuk Calon Mitra

Proses Hukum: Tahapan dan Prediksi

Hingga akhir Oktober 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah:

• Memeriksa lebih dari 80 saksi, termasuk pejabat aktif, pensiunan direksi, dan mitra dagang.

• Menyita sejumlah dokumen elektronik serta rekening terkait yang ditaksir bernilai ratusan miliar rupiah.

• Mengindikasikan akan mengumumkan gelombang tersangka lanjutan sebelum akhir tahun.

Prediksi para analis hukum menyebut, jika terbukti adanya keterlibatan di level VP dan Direktur, maka status korporasi Pertamina dapat turut diperiksa secara vicarious liability, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tipikor.

Pandangan Ans-Station: Reformasi Energi dan Akuntabilitas

Sebagai media pemantau energi nasional, ans-station menilai kasus ini harus menjadi momentum reformasi menyeluruh bagi sistem energi Indonesia. Ada tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah:

1. Mewajibkan publikasi real-time data impor migas, termasuk volume, asal, dan harga pembelian.

2. Mendorong digitalisasi kontrak dan traceability sistem pelayaran.

3. Menetapkan sanksi administratif bagi direksi dan komisaris yang gagal mendeteksi indikasi penyimpangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun kembali kepercayaan global terhadap integritas BUMN energi.

Baca Juga: Kasus Korupsi Pertamina Terbaru 2025: Total Kerugian Mencapai Triliunan

Kesimpulan

Kasus korupsi impor migas Pertamina membuka mata publik akan kompleksitas dan celah tata kelola di sektor strategis nasional. Dengan total kerugian negara mencapai Rp 285 triliun dan pemeriksaan pejabat hingga level VP, Kejagung menghadapi tugas besar memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Harapan publik kini tertuju pada dua hal:

1. Penegakan hukum yang tuntas tanpa pandang bulu.

2. Reformasi struktural di tubuh Pertamina dan BUMN energi.

Jika langkah itu berhasil, maka skandal ini akan menjadi tonggak penting menuju transparansi sektor migas Indonesia.

FAQ Populer Tentang Kasus Korupsi Pertamina

1. Apa yang menjadi inti kasus korupsi Pertamina 2025?
Dugaan penyimpangan dalam impor minyak mentah dan produk BBM periode 2018–2023 yang merugikan negara hingga Rp 285 triliun.

2. Siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka?
Sebanyak sembilan orang, terdiri dari eks eksekutif Pertamina, pihak swasta, dan mitra pelayaran; dua VP masih berstatus saksi.

3. Bagaimana tanggapan resmi Pertamina?
Pertamina meminta maaf, menyatakan kooperatif, dan berkomitmen memperkuat tata kelola melalui audit internal dan sistem e-procurement.

4. Apakah kasus ini berdampak pada harga BBM nasional?
Belum langsung, namun potensi peningkatan biaya impor dapat mempengaruhi kebijakan subsidi pemerintah.

5. Langkah apa yang diambil Kejagung selanjutnya?
Melanjutkan pemeriksaan saksi tambahan, pelacakan aset di luar negeri, serta persiapan gelombang tersangka baru sebelum akhir 2025.

admin

See Full Bio